Media Korporat? Persetan!

Turut dipublikasikan di situs web Lidah Ibu dan Tikus Merah

“Media mengabdi pada kepentingan kekuasaan negara dan korporasi, yang secara erat saling bertautan, membingkai liputan dan analisisnya dengan cara yang mendukung kekuasaan mapan dan membatasi debat dan diskusi sesuai kepentingan ini.”

(Noam Chomsky, Bahasawan Amerika dan pengkritik media dan kebijakan luar negeri AS)

“Lapindo Sanggupi Bayar 80%”,

“Andai Lapindo Punya Saya, Saya Sudah Lari”,

“Kasasi YLBHI Lawan Lapindo Ditolak”,

“April, Lapindo Siapkan Rp 119 Miliar”,

“Zero Accident Award untuk Lapindo Brantas”,

“Lapindo Siap Bayar Ganti Rugi Rp150 Miliar”,

“Sidoarjo Tidak Tenggelam oleh Lumpur Lapindo”,

“BPLS: Minarak Lapindo Bayar Rp2,9 Triliun”,

“Korban Lapindo Minta Maaf, Ini Kata Ical”,

“Lumpur, Bakrie Keluarkan Rp 6,2 Triliun”,

“Tim Penanggulangan: Warga Sidoarjo Mesti Arif”,

“Korban Lumpur Apresiasi Komitmen Bakrie”.

Itulah sebagian besar tema-tema berita di www.viva.co.id dengan kata kunci ‘Lapindo’ dalam rentang 4 tahun terakhir dari 2007-2012 saat saya menelusurinya lewat bilah pencarian di situs berita daring tersebut. Pemberitaan medkorp (media korporat) dengan pemilik sama, TvOneNews, pun tak jauh beda. Paling tidak, ada beberapa nilai yang diangkat. Pertama, bahwa Lapindo atau pemiliknya Bakrie adalah entitas yang baik dan bertanggung jawab. Kedua, ‘korban lumpur’ mengapresiasi pertanggung-jawaban itu. Ketiga, negara mendukung Lapindo dengan seperangkat langkah hukumnya.

Memang, pemberitaan didasarkan pada serangkaian proses reportase seperti wawancara, berdasarkan kejadian nyata, kutipan-kutipan, verifikasi, dll. Tapi tetap saja bingkai dan fokus berita adalah ruang kekuasaan redaksi media. Apa fokus dominan dari rangkaian berita di medkorp tersebut? Pendapat seperti apa dan siapa yang diangkat? Sisi apa yang hilang, atau diminimalkan kemunculannya dalam berita? Bagaimana berita diakhiri, dan kesan apa yang muncul setelah membaca berita tersebut?

Garis merahnya satu: citra positif. Tidak ada satupun keluhan korban, suara sumbang, atau kajian kritis yang masuk dalam liputan-liputan berita di atas, misalnya dampak tidak sehat dari semburan lumpur, ruang hidup yang hilang, dan aksi protes. Dengan menyajikan berita bercitra positif saja, seraya menghilangkan sisi lain, mediakorp tak lebih dari sekedar divisi Hubungan Masyarakat milik Korporasi.

Kalaupun ada sorotan mengenai protes korban lumpur, pasti dibingkai dalam narasi redaksi yang berujung pada ketidakpercayaan pada gerakan tersebut semisal yang ada di video “Aksi Jalan Kaki Korban Lumpur Sidoarjo”   (lihathttp://video.tvonenews.tv/arsip/view/58708/2012/07/10/aksi_jalan_kaki_korban_lumpur_sidoarjo.tvOne) yang dibenturkan dengan bingkai narasi “namun aksi jalan kaki itu dikhawatirkan mayoritas warga daerah terdampak lumpur justru akan mengaburkan tujuan utama mereka.” Bingkai skeptis yang tentu tidak hadir pada berita-berita bercitra positif di medkorp yang sama.

Selain itu, sekalipun ada pembahasan tentang  pertanggung-jawaban terhadap korban lumpur, pembahasan pun begitu terbatas: ganti rugi. Padahal, masih ada suara-suara korban yang melihat bahwa kehancuran akibat kesalahan korporasi ini bukan sekadar uang dan materi, tapi juga ruang hidup. Ruang hidup bukan hanya soal uang, tapi juga soal sistem sosial yang lenyap ditelan lumpur. Masalah tentang ruang hidup ini diangkat oleh korban lumpur porong dari Suara Korban Lumpur LAPINDO/AL FAZ, Sidoarjo, dalam Kongres Petani Otonom II di Yogyakarta pada Februari 2013 lalu (lihat http://selamatkanbumi.com/kongres-kedua-forum-komunikasi-masyarakat-agraris/). Suara-suara korban macam ini lah yang hilang dari hingar-bingar berita ‘positif’ karena tentu tidak sesuai dengan agenda propaganda medkorp tersebut.

Jelas, fungsi media yang konon jadi ‘anjing penjaga’ berjalannya sebuah sistem demokratis dan berpihak pada kepetingan masyarakat luas tidak lagi ada. ‘Anjing penjaga’ dibayar untuk sekedar jadi ‘anjing penjaga tuannya’. Medkorp bungkam, dan tak menyalak pada majikannya.

Selain itu, juga perlu digarisbawahi bahwa citra positif dalam berita-berita media korporat pada kasus Lumpur Lapindo dan Bakrie bukan muncul dari pihak korporasi dan medianya saja. Citra ini tidak diangkat dari ruang hampa. Di sampingnya, sudah berdiri representasi negara yang tindakannya menjadi ladang subur bagi penumbuhan citra-citra positif Lumpur Lapindo dan Bakrie. Mulai dari pengeluaran surat penghentian penyidikan (SP3) kasus lumpur Lapindo sampai ditolaknya kasasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia oleh Mahkamah Agung.

Selain keputusan negara bahwa Lumpur Lapindo adalah bencana alam (bukan kesalahan manusia)—keputusan yang menafikan banyak hasil penilitian akademik di Indonesia dan di dunia bahwa lumpur lapindo adalah kesalahan korporasi, paling tidak, pasca semburan lumpur pertama Lapindo, Kementerian Lingkungan Hidup sudah menyematkan Penghargaan “Zero Accident” dan “Proper Hijau” pada Lapindo. Kementerian yang sama pula yang sejak tahun 2008 telah menyematkan empat kali tanda “Proper Hijau” pada PT. Toba Pulp Lestari—Korporasi yang menghancurkan ruang hidup masyarakat pribumi Pandumaan dan Sipituhuta.

Lapindo hanyalah salah satu contoh kasus kejahatan korporasi yang dilindungi negara lantas dirias sebegitu rupa dalam liputan medkorp. Bakrie dan medkorpnya hanyalah salah satu dari sekian banyak medkorp di Indonesia, dan di dunia. Di tingkat nasional, masih ada Surya Paloh dengan Metro TV-nya, dan Hary Tanoesoedibjo dengan MNC-nya.

Mediakorp-medkorp ini juga kerap bertindak sebagai media ‘oposisi’ terhadap elit-elit pemegang kekuasaan. Citra yang sekarang disusung oleh media-media korporat ‘oposisi’ ini adalah bahwa elit-elit pemilik medianya tengah membawa misi ‘perubahan’ yang lebih baik ketimbang program elit pemerintahan sekarang. Tentu saja, posisi ini diambil bukan karena media ‘oposisi’ ini dari awal hingga akhir memang mengambil posisi kritis pada elit negara tetapi karena elit negara saat ini bukanlah berasal dari elit pemilik medkorp mereka.

Andaikan nanti pemiliknya menduduki kekuasaan negara, tentu saja media korporat kepunyaannya akan berbondong-bondong menyajikan perspektif serba positif mengenai negara yang sekarang ada dalam genggamannya. Tentu tidak asing lagi menyaksikan Metro TV menyediakan durasi khusus yang lebih panjang jika ada liputan tentang Surya Paloh, atau TV One menyajikan liputan tentang Bakrie, atau MNC menyiarkan peluncuran ormas baru milik Hary Tanoesoedibjo bukan? Itu baru soal keberpihakan durasi dan sorotan, belum lagi bias peliputan bilamana sang majikan media terlibat kasus yang bisa mencederai citra baiknya di mata publik, seperti yang dialami Bakrie dengan Lumpur Lapindo.

Selain itu, media-media lain yang pemiliknya berafiliasi secara langsung atau tidak langsung dengan elit pemerintahan sekarang tentu saja juga mendukung agenda-agenda negara, sekalipun bertentangan dengan hajat hidup masyarakat yang terkena dampak kebijakan tersebut.

Ada kalanya media-media dengan pemilik berbeda ini saling sikut jika kepentingannya berseberangan. Tentu masih belum hilang ingatan bagaimana ‘perang’ perspektif antara TV One dan Metro TV pecah menjelang pemilihan ketua partai Golkar pada tahun 2009. TV One berlomba-lomba menyajikan citra positif Bakrie, Metro TV gencar menggunakan lumpur Lapindo sebagai alat menjatuhkan Bakrie dan mengangkat Surya Paloh.

Ada kalanya medkorp-medkorp ini bersatu untuk mendiskreditkan perjuangan rakyat yang sama-sama mengancam kepentingan negara dan korporasi. Lihat saja bagaimana aksi protes buruh lewat grebek pabrik, blokade jalan, aksi massa dicitrakan dalam media korporat ini. Selalu saja ada bingkai yang diulang-ulang bahwa buruh mengganggu kepentingan umum, buruh rusuh, atau dipenuhinya komentar-komentar tentang aksi buruh bukan dari para buruh sendiri, tetapi dari kelas menengah atas bahkan dari wakil korporasi yang justru tidak mewakili kepentingan buruh sendiri. Ya, kita tahu, tidak akan ada korporasi yang berpihak pada buruh. Dan media korporat adalah perpanjangan tangan dari korporasi.

Jadi pilihan kita, masyarakat, bukanlah memilih untuk menaruh kepercayaan pada medkorp A, B, atau C, atau D. Jika kita melakukannya, ini ibarat memilih serigala serupa dengan bulu berbeda. Kita lebih baik menaruh kesadaran kritis dan awas pada setiap pemberitaan medkorp-medkorp ini dengan cara mengaitkan pemberitaan tersebut dengan kepentingan yang mengikuti liputan tersebut: korporasi pemilik medianya, agenda pemilik medianya, relasi pemilik medianya dengan media lain, relasi media tersebut dengan kepentingan negara, dll.

Media korporat (bisa disebut juga media mainstream) jelas cenderung mengandung bias dan manipulasi. Medkorp langsung dimiliki oleh korporasi, dan melalui dewan direkturnya, media ini terhubung dengan banyak kepentingan korporasi lain dan elit.

Di tataran Internasional, contoh hubungan kepentingan macam ini bisa ditemukan, antara lain, pada Time Warner.

Time Warner memiliki Time Magazine, HBO, Warner Bros., and CNN, di antara banyak lainnya. Dewan direkturnya mencakup orang-orang yang baik di masa lalu maupun sekarang berafiliasi dengan: Dewan Hubungan Luar Negeri (the Council on Foreign Relations), IMF, Rockefeller Brothers Fund, Warburg Pincus, Phillip Morris, dan AMR Corporation, di antara banyak lainnya.

Dua dari sumber berita yang dominan di AS adalah the New York Times dan the Washington Post. Dewan direktur the New York Times adalah orang-orang yang baik di masa lalu maupun sekarang berafiliasi dengan Schering-Plough International (perusahaan farmasi), John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, Chevron Corporation, Wesco Financial Corporation, Kohlberg & Company, The Charles Schwab Corporation, eBay Inc., Xerox, IBM, Ford Motor Company, Eli Lilly & Company, di antara lainnya. Jelas, sebuah bukti runtuhnya klaim imparsialitas yang kerap digadang-gadang media korporat.

Walaupun bentuk-bentuk keterkaitan kepentingannya bisa beragam di tiap tempat, tetap saja medkorp menjadi gaung bagi kekuasaan negara dan korporasi.

Pada tahun 2008 misalnya, dilaporkan bahwa Pentagon melakukan kampanye propaganda utama dengan menggunakan para Jenderal pensiunan dan pejabat Pentagon untuk menghadirkan citra baik dari kebijakan pemerintah selama masa-masa perang. Program dimulai selama masa menuju Perang Irak pada tahun 2003 dan terus berlanjut sampai tahun 2009. Para pejabat ini, dihadirkan sebagai ‘analis militer, menyatakan kembali poin-poin pernyataan pemerintah dan seringkali menempati dewan kontraktor militer yang tentu saja memiliki kepentingan bilamana kelompok ini ‘mengkaji’ hal-hal yang diberitakan oleh medkorp.

Lembaga-lembaga amal besar di AS juga tak lepas dari praktik macam ini. Seringkali lembaga amal-lembaga amal besar di AS menggunakan kekayaannya utuk mengkooptasi suara-suara sumbang dan gerakan perlawanan ke dalam saluran-saluran yang tidak mengancam kekuasaan. Seperti yang diutarakan oleh McGeorge Bundy, mantan Presiden Ford Foundation, “Semua yang dilakukan (Ford) Foundation adalah untuk membuat dunia aman bagi Kapitalisme.”

Contoh-contohnya mencakup lembaga amal semacam the Rockefeller Foundation, Ford Foundation dan the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation yang memberikan dukungan finansial dan organisational begitu besar pada Organisasi Non Pemerintah. Media Korporat, bahkan media alternatif seringkali didanai oleh lembaga amal ini yang tentu sajak mempengaruhi arah liputan serta menekan kemungkinan timbulnya kajian kritis.

****

Tembang “Persetan Media” di tulis pada masa-masa ini. Masa di mana medkorp makin terang-terangan menebar propaganda negara dan korporasi untuk menutup-nutupi apa yang bisa membahayakan kepentingan mereka, dan di saat yang sama, menyoroti apa yang makin menjauhkan masyarakat dari kenyataan sebenarnya—kenyataan yang dapat membuka mata lantas menyulut amarah mereka untuk melawan sistem.

Di masa inilah, aksi ‘mempersetankan’ media korporat menjadi penting untuk dilakukan. Dalam perspektif saya sendiri, ‘mempersetankan’ medkorp berarti menyadari bahwa medkorp adalah setan sejak kelahirannya dari dalam rahim kekuasaan negara dan korporasi. Ia hidup dari aktivitas negara dan korporasi, dan oleh karena itu, Ia hidup untuk mengabdi pada kepentingan dua inangnya ini. Kalau inangnya terancam, maka Ia pun terancam. Hubungan Negara/Korporasi dan medkorp adalah hubungan simbiosis mutualisme—simbiosis mutualisme untuk saling melindungi. Menyadarinya bahwa media korporat merupakan corong yang kepentingannya tidak lepas dari negara dan korporasi berarti menolak mitos ‘netralitas’, ‘imparsialitas’, dan ‘independensi’ yang digadang-gadang banyak mediakorp sebagai ‘profesionalitas’ media mainstream.

‘Mempersetankan’ medkorp bukan berarti mengabaikannya sebagai sebuah entitas tak penting yang tak patut dibahas. Karena pengaruhnya yang begitu mengguritalah, justru memperbincangkannya dengan kesadaran kritis, lalu menawarkan kritik sebagai wacana tandingan ke tengah publik adalah suatu keharusan.

Penghadiran wacana tandingan bisa dilakukan baik dengan mendirikan media-media indepeden sendiri yang didanai secara kolektif seperti web, radio, jaringan tv lokal, media cetak, ruang diskusi, maupun kooptasi pada ruang berbasis pengguna (user-based space) di media-media korporat untuk memasukkan perspektif tandingan seperti di blog-blog yang disediakan medkorp, ruang komentar di bawah berita mainstream, media sosial macam Facebook, Twitter, Blogspot, WordPress, YouTube dll.

Dengan ‘mempersetankan’ medkorp, kita mengambil langkah aktif untuk terus-menerus membangun kesadaran kritis dalam diri kita sendiri dan khalayak luas, sekaligus melawan propaganda medkorp yang tidak lepas dari kepentingan negara dan korporasi.

Masih banyak ruang untuk melawan.

Lagu “Persetan Media!” bisa didengarkan, diunduh, dan disebarkan dari sini atau dari sini secara GRATIS. Gratis seperti sinar matahari. 

Advertisements